SOLOPOS.COM - Ilustrasi rumah subsidi. (Solopos.com/ Candra Mantovani).
Solopos.com, JOGJA – Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyediakan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk memfasilitasi kepemilikan hunian masyarakat.
Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak dengan biaya terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan dan masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, mengatakan KPR Sejahtera FLPP sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah untuk memberikan subsidi dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.
Hal ini karena setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin. Selain itu warga juga memiliki hak untuk bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Hal ini karena setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin. Selain itu warga juga memiliki hak untuk bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
“Semoga kita dapat mempercepat dan memperluas jangkauan program KPR Sejahtera FLPP ini, sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang merasakan manfaatnya,” kata Sri Paduka, dalam kerja sama antara PT. Bank BPD DIY-BP Tapera, Senin (21/5/2024).
Sri Paduka mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung dan mengawal pelaksanaan program KPR Tapera ini agar berjalan dengan baik. Hal ini dapat memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan properti memberikan multiplier efect yang luar biasa dalam perekonomian Indonesia. Properti berkontribusi terhadap 16% dari PDB. Menurut data nasional, sektor perumahan mampu memutar kurang lebih 183 subsektor.
Apalagi menurut Heru, saat ini kebutuhan hunian makin meningkat, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Maka BP Tapera berusaha mewujudkan hal tersebut, baik dengan menyediakan rumah tapak maupun rumah susun. Mekanisme kepemilikan pun beragam dan cenderung penuh dengan kemudahan. Pemerintah juga menetapkan sistem gotong royong dalam kepemilikan hunian ini.
“Target-target rumah yang kami berikan selalu bisa dicapai oleh perbankan. Namun demikian supply dan demand-nya tetap masih berimbang. Jadi kami terus dorong perbankan untuk mencapai lebih dari target pembangunan yang kami tetapkan,” kata Heru.
Direktur Utama PT. Bank BPD DIY, Santoso Rohmat, menyebut kerja sama antara PT. Bank BPD DIY dengan BP Tapera mengandung makna strategis untuk menyediakan dan memfasilitasi pembangunan sejuta rumah, seperti yang dicanangkan presiden. Menyediakan hunian yang layak untuk masyarakat di DIY yang berpenghasilan rendah merupakan tantangan yang harus dipecahkan.
“Harapan kami, untuk tahun ini karena sudah saling ketemu pengembang, pasar, pertanahan, penentu kebijakan dari PUPR, maka harapan kami BPD DIY mendapatkan kuota yang lebih banyak lagi untuk tahun depan,” jelas Santoso.
Realisasi FLPP PT Bank BPD DIY berada di angka hampir 500 rumah. Santoso berharap jumlah ini akan terus meningkat, sehingga memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk kepemilikan rumah sederhana. Ia menambahkan, DIY sangat potensial untuk diberikan fasilitas rumah bersubsidi ini.
Berita ini telah tayang di Harianjogja.com dengan judul Pemda DIY Sediakan Rumah Bersubsidi Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah